OJK Bantu Upaya Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya

ProRakyatOnLine,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia akan membantu upaya penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pihaknya akan mendorong investigasi yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“OJK akan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan investigasi lebih lanjut oleh BPK, sementara pemberian data dan informasi juga disampaikan dalam kaitannya mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung,” kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dikutip dari laman Bisnis.com, Minggu, 12 Januari 2020.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan perkara gagal bayar Jiwasraya merupakan kasus skala besar dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik sehingga pemerintah harus berhati-hati membuat kebijakan terkait kasus tersebut.

Senada dengan Ketua BPK, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Hotbanar Sinaga juga mengatakan jika kasus Jiwasraya tidak ditangani dengan baik maka bisa berakibat negatif terhadap aspek makro.

“Khususnya industri asuransi jiwa, kemudian terhadap lembaga jasa keuangan, hingga perekonomian nasional,” katanya beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan Kementerian BUMN dan OJK perlu melakukan upaya penyehatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hotbonar menjelaskan, jika terdapat dampak sistemik, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus segera turun tangan meredam risikonya.

Akibat kasus gagal bayar Jiwasraya, negara diperkirakan menanggung kerugian sekitar Rp 13,7 triliun.

-Redaksi-